Respons: Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Bareskrim Polri…

Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Bareskrim Polri melakukan transformasi digital melalui penguatan sistem pemberian bantuan penyidikan guna mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui proyek perubahan bertajuk “Transformasi Peran Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri Melalui Penguatan Sistem Pemberian Bantuan Penyidikan Guna Mendukung Implementasi KUHAP 2025”.

Program ini diinisiasi oleh Kasubbagbinsis Bagbanops Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, AKBP Bagas Windigo, S.I.K., sebagai bagian dari persyaratan kelulusan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVI/Rajawali Tahun 2026 di Pusdikmin Lemdiklat Polri.

Transformasi ini dilatarbelakangi oleh luasnya cakupan tugas Biro Korwas PPNS dalam mengoordinasikan, mengawasi, dan membina sekitar 18.278 personel PPNS yang tersebar di 42 kementerian, lembaga, dan badan di seluruh Indonesia.

Ketiga, pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi secara daring kepada 42 kementerian, lembaga, dan badan yang menyelenggarakan fungsi PPNS.

Keberhasilan proyek perubahan ini juga didukung oleh komitmen pimpinan Polri, di antaranya Karokorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol.

Selain dukungan internal Bareskrim Polri, pengembangan program ini turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan eksternal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta kalangan akademisi.